Selasa, 12 Februari 2008

BANDUNG, (PR).-
Terkait insiden kerusuhan penonton konser yang menewaskan 10 orang di Gedung Asia Africa Cultural Centre (AACC) di Jln. Braga, Bandung, Sabtu (9/2) malam lalu, Wali Kota Bandung, Dada Rosada menyatakan pentingnya dibuat peraturan daerah (perda) tentang ketentuan penyelenggaraan pertunjukan. Di dalam perda tersebut, terdapat pembatasan tentang jenis musik yang digelar dan daya tampung gedung.

Perda itu perlu, buktinya kelebihan kapasitas di Stadion Siliwangi juga selalu menyebabkan ketidaknyamanan, dan itu bukan pelayanan yang baik“, ujar Dada pada acara peresmian Gedung Pengadilan Agama (PA) Bandung, Karawang, dan Cikarang, di Gedung PA Jln. Terusan Jakarta, Bandung, Senin (11/2).

Sementara itu, Gubernur Jabar Danny Setiawan mengatakan, Pemprov Jabar bekerja sama dengan Pemkot Bandung akan memberikan fasilitas gedung pertunjukan yang memadai bagi komunitas musik underground. Gubernur juga menegur keras pengelola Gedung AACC, yakni PD Jawi, menyangkut perizinan gedung tersebut. Gubernur mengatakan hal itu, ketika meninjau Gedung AACC di Jln. Braga, Bandung, Senin (11/2). (Baca juga Underground di halaman 19).

Dalam peninjauan tersebut, Danny menyisir dan memeriksa fasilitas Gedung AACC. “Setelah saya melihat ke dalam, ternyata kapasitas gedung ini kecil dan tidak pantas untuk kegiatan atraksi kesenian yang mengundang banyak orang“, tuturnya.

Menurut Danny, Gedung AACC harus dibatasi pemakaiannya untuk kesenian-kesenian yang segmennya tidak mengundang banyak massa. Ia mengatakan, kelalaian ini merupakan pelajaran berharga bagi pemerintah daerah.

Gubernur menegaskan, ia sudah menegur keras direksi PD Jawi agar pemberian izin penggunaan AACC tidak melihat dari sisi uang sewanya. Apalagi pendapatan dari AACC tidak signifikan bagi PD Jawi. Danny juga meminta agar masyarakat ikut mengontrol penggunaan gedung tersebut. “Gedung ini merupakan gedung rakyat yang bisa dinikmati dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Namun masyarakat harus mengontrol penggunaannya, jangan dipaksakan“, ujarnya.

Sementara itu, Addy Handy dari Solidaritas Independent Bandung (SIB), menilai peristiwa yang terjadi Sabtu malam lalu, merupakan akumulasi dari ketidakberesan perencanaan yang kurang diantisipasi berbagai pihak. “Bandung adalah barometer bagi musik di Indonesia, namun tidak memiliki gedung konser yang representatif“, ucapnya.

Ia mengatakan, mereka tidak bisa menyewa tempat yang memadai karena keterbatasan dana. Menurut dia, penutupan GOR Saparua yang sebelumnya merupakan tempat pertunjukan musik di Bandung, merupakan awal dari sulitnya beberapa komunitas musik independen untuk menyewa tempat yang representatif.

Dalam kesempatan itu, beberapa anggota SIB sempat menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada gubernur. Utun, salah seorang anggota SIB, mengatakan, setelah GOR Saparua ditutup mereka sempat meminta dengar pendapat dengan DPRD Kota Bandung dan pemkot, namun sampai saat ini belum direalisasikan.

Menanggapi hal itu, Danny menyarankan agar pihak SIB melakukan komunikasi terlebih dahulu kepada DPRD sebagai penentu APBD dan pemkot. Danny juga berjanji akan berbicara dengan wali kota untuk mencari jalan keluar yang terbaik. “Saya harus menanyakan terlebih dahulu kepada pemkot. Apabila GOR Saparua ada proteksi dari pemerintah, mungkin ada alasannya“, ujarnya.

PD Jawi
Pendiri dan mantan pengelola AACC menilai, PD Jawi harus ikut bertanggung jawab dalam insiden yang menewaskan 10 orang itu. Menurut mereka, penggunaan Gedung AACC yang tidak semestinya, pada akhirnya menelan korban jiwa.

Boy Worang, mantan pengelola gedung AACC, menuturkan, gedung tersebut sebelumnya diperuntukkan untuk pengembangan seni dan budaya. Tidak hanya budaya Jawa Barat dan nasional, tetapi juga budaya internasional, terutama negara-negara Asia-Afrika.

Kegiatan yang dilaksanakan selalu dibatasi hanya untuk kegiatan kesenian yang lebih serius, mengingat kecilnya kapasitas gedung. “Beberapa kali even yang sifatnya massal ditolak di sini“, tutur Boy.

Sepeninggal pemimpin pengelola gedung AACC Bambang Budi Asmara pada 2006, pengelolaan gedung diambil alih oleh PD Jawi. Sejak saat itu, menurut Boy, penggunaan Gedung AACC bergeser dari fungsinya semula. “Kalau di bawah perusahaan daerah ya harus profit. Kebudayaan kan nggak mungkin profit“, kata Boy.

Oleh karena itu, PD Jawi harus ikut bertanggung jawab dalam insiden itu. “Selama ini, PD Jawi tidak memiliki program. Dia hanya menyewakan gedung, tidak menyeleksi siapa yang menyewa gedung“, ujar Diro Aritonang, yang juga mantan pengelola Gedung AACC.

Menurut Diro, sebagai gedung pertunjukan, AACC hanya berkapasitas maksimal 400 penonton dalam keadaan berdiri. “Kalau duduk di kursi, dengan yang ada di balkon saja hanya mampu menampung 250 sampai 300 orang“, ungkap Boy.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jabar, I. Budhyana mengakui, saat ini Jabar masih minim tempat untuk menyelenggarakan pertunjukan seperti musik underground. “Standar minimal pun belum kita miliki. Misalnya kita harus memiliki taman budaya minimal seluas 5 ha. Yang kita miliki sekarang baru 3 ha“, katanya.

Budhyana mengatakan, dari 26 kabupaten dan kota di Jabar, baru 5 kota yang mempunyai fasilitas kesenian, yaitu Kota Bandung, Kab. Bogor, Cianjur, Cirebon, dan Kuningan.

Aksi Solidaritas
SIB mengadakan aksi solidaritas untuk mengenang peristiwa AACC, Senin (11/2). Dua buah karangan bunga diletakkan di pintu masuk AACC.

Energi kreatif yang dimiliki oleh anak muda Bandung sudah tidak dapat ditampung. Sudah selayaknya memiliki fasilitas publik yang dapat mengakomodasi energi kreatif yang berkembang secara aman“, kata Addy Handy.

SIB tidak hanya beranggotakan musisi Bandung saja, tetapi juga semua komunitas kreatif, seperti clothing, dan desain. Pada kesempatan yang sama disebarkan selebaran yang bisa diisi semua orang yang mengucapkan bela sungkawa bagi korban insiden di AACC.

Sumber: Harian Pikiran Rakyat