Senin, 11 Desember 2006

BANDUNG, (PR).-
Pengurusan perlindungan hak cipta bagi industri kreatif dituntut untuk lebih dipermudah. Sebab, selama ini belum banyak pengakuan hak cipta atas hasil kreatif para desainer industri kreatif, salah satunya produk distro. Padahal, produk distro merupakan salah satu hasil industri kreatif yang layak jual ke luar negeri. Namun, karena perlindungan hak cipta yang masih belum optimal, produk distro banyak yang dibajak.

Demikian diungkapkan Ketua Kreatif Independent Clothing Community, Tb. Fiki Chikara Satari, di sela-sela acara Bandung Independent Clothing Expo 2006, Minggu (10/12) di Gedung Sabuga, Jalan Tamansari Bandung. Menurut Fiki, dari 400 distro yang ada, baru sekira 10 persen distro yang memiliki hak cipta. Kendala yang sering dikeluhkan biasanya terletak pada proses pengurusan yang lama atau kurang efisien.

Akibatnya, banyak produk distro yang beredar di beberapa pasar terkenal atau pedagang kaki lima, tanpa sepengetahuan mereka. Saat ini, banyak produk distro yang telah menembus pasar luar negeri, seperti Singapura, Malaysia, dan Australia. Namun begitu, produsen distro mengirimkan barang tersebut ke luar negeri, tanpa mekanisme ekspor.

Sampai saat ini, belum ada pandangan untuk ekspor yang sebenarnya, karena memang akar kita bukan bisnis besar seperti itu. Selain itu, sebelumnya belum ada penguatan yang positif dari berbagai pihak“, ungkap Fiki, seraya menyebut distribusi ke luar negeri secara perorangan, rata-rata 2000 atau sekira 5% dari total produksi 5.000-10.000 per bulan.

Namun begitu, dikatakan dia, keterbatasan penyediaan mesin pun masih menjadi kendala yang tak kalah besarnya. Untuk menghasilkan produk mereka, mesin yang digunakan terpaksa masih membeli mesin bekas (second). “Soalnya, masih terbatas pada dana“, ujarnya. Akibatnya, untuk memproduksi satu desain, mereka membutuhkan waktu hampir 2 minggu. Padahal, distro sebenarnya produk yang cepat berganti desainnya.

Kendala inilah yang menyebabkan pergantian model atau desain masih kalah jauh, dibandingkan pergantian desain di beberapa negara yang mempunyai industri kreatif yang sama. “Obat sablon yang kami gunakan saja masih beli dari Thailand, karena kita belum bisa membeli special order atau color“, tutur Fiki.

”Local Value”
Sementara itu, President Director BDA Design, Irvan A. Noe’man, M.Id. mengatakan, produk kreatif merupakan salah satu industri yang patut dikembangkan. Apalagi, distro mempunyai cara tersendiri untuk menghidupkan kembali local value yang ada di Bandung.

Distro diharapkan bisa mendesain produk yang berkarakteristik lokal tetapi kontemporer, sehingga kita tidak hanya menjiplak desain Barat. Contoh yang telah berhasil yakni Thailand dan Jepang“, ujar Irvan.

Distro, menurut Irvan, tidak hanya bisa dikelola orang muda, melainkan juga orang di atas 30 tahun. Namun begitu, diperlukan perubahan pola pikir, sehingga mampu mengikuti perkembangan masyarakat yang semakin dinamis. Hanya saja, saat ini tidak banyak orang tua yang rela keluar dari area nyamannya dan beralih untuk menciptakan kreasi seperti halnya distro.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Barat, Agus Gustiar, mengatakan, distro merupakan industri yang tidak gampang menyerah meskipun mereka terbatas dalam hal daya dukung. “Sebagai apresiasi, sudah sepantasnya pemerintah memberikan perlindungan untuk hak cipta desain distro. Perlu adanya deregulasi untuk perlindungan hak cipta bagi desainer“, tuturnya.

Untuk lebih memudahkan produksi mereka, Agus menyarankan adanya asosiasi bagi mereka. “Dengan adanya asosiasi, maka desainer distro bisa mudah mendapatkan bahan bakunya dari pabrik tekstil“, ujarnya. Selain itu, pembelian mesin baru pun hendaknya perlu dibantu, sehingga tidak hanya rekonstruksi mesin bagi industri tekstil yang dibantu, melainkan juga industri kreatif semacam distro. (A-155)***

Sumber: Pikiran Rakyat