You are currently browsing the tag archive for the 'Statistics' tag.
Rabu, 23 April 2008
BANDUNG (SINDO) – Industri kreatif berkembang pesat di Kota Bandung dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.
Nilai perputaran uang yang mencapai Rp. 79 miliar/bulan membuat Pemkot Bandung mulai berinisiatif untuk melihat potensi industri kreatif. Salah satunya dengan membuat roadmap yang akan berlangsung sampai dengan 2012 mendatang. Kepala Bagian Perekonomian Kota Bandung Ema Sumarna menjelaskan, ada tiga dari 14 item industri kreatif yang menjadi unggulan Kota Bandung, yakni clothing, kuliner, dan craft. Industri tersebut mampu menyerap 650.000 tenaga kerja.
”Kenyataannya, industri ini telah ada sejak 10 tahun lalu, tapi baru pada 2008 ini kami mulai membuat kebijakan sebagai bentuk inisiatif. Bentuknya berupa pembuatan roadmap potensi industri kreatif. Apalagi Kota Bandung telah terpilih sebagai pilot project kota kreatif se-Asia Timur pada Juli 2007”, jelas Ema kepada SINDO kemarin. Ema mengatakan, proses pembuatan roadmap dimulai tahun ini dengan menginventarisir potensi unggulan dan permasalahan yang terjadi di lapangan.
Tahun depan, Pemkot mulai memikirkan proses institusional untuk berhubungan dengan stakeholder terkait dan asosiasi. ”Sampai akhirnya pada 2012, pelaku di industri kreatif sudah bisa established. Mandiri dalam segi network, pengembangan usaha, dan pemasaran”, ujarnya. Menurut Ema, Kota Bandung sendiri telah menjadi ikon pusat tekstil dan mode. Jumlah distro, salah satu indikator industri kreatif, berkembang pesat dari 200 unit pada 2002 menjadi 400 unit pada 2006.
Sampai saat ini, lanjutnya, setidaknya ada 250 merek distro. Setiap distro dapat memproduksi 2.400 buah dengan rata-rata penjualan 1.625/buah/merek. Dengan rata- rata harga Rp. 50.000/buah, total arus uang yang beredar di Kota Bandung mencapai Rp. 20,3 miliar/bulan atau Rp. 243 miliar/tahun.
Sementara itu, Ketua Kreatif Independent Clothing Komunity (KICK) Tb Fiki Shikara menjelaskan, jumlah pelaku usaha distro di Kota Bandung saat ini mencapai 300 pelaku. Namun hanya 30% yang masuk dalam kategori established, dan baru 90% sudah mematenkan produknya.
Penulis: Evi Panjaitan
Sumber: Koran Seputar Indonesia
Selasa, 22 April 2008
Berita pendidikan Pikiran Rakyat pada 12 Januari 2008 melaporkan sambutan Wali Kota Bandung Dada Rosada pada pembukaan pameran Batik Bandung Kontemporer di Galeri Soemardja ITB. Laporan ini sungguh menarik karena berisi pengakuan bahwa Dada Rosada tidak terlalu bergairah dengan ajakan British Council untuk mencanangkan Bandung sebagai kota kreatif. Apakah ada yang salah dengan gagasan Bandung sebagai kota kreatif?
Pencanangan kota adalah hal yang wajar dilakukan sebagai sumber ilham dalam menentukan arah pengembangan kota dan sekaligus meneguhkan citra kota. Pencanangan kota telah sering dilakukan sehingga saat ini Bandung telah dikenal dengan banyak julukan antara lain Parijs van Java, kota kembang, kota parahyangan, kota kuliner, kota jasa yang bermartabat, kota wisata belanja, dan terakhir, kota seni dan budaya.
Kota Bandung tampaknya memiliki daya magis dalam menarik gagasan pencanangan yang baru. Kota kreatif adalah usulan pencanangan yang mencuat ke permukaan setelah British Council menetapkan Kota Bandung sebagai projek percontohan dalam pengembangan industri kreatif di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara (“PR”, 30/10-2007).
Wacana kota kreatif bukan hanya berasal dari British Council. Kebetulan lembaga ini punya program penguatan jaringan internasional industri kreatif yang telah dimulai sejak Pemerintahan Tony Blair pada tahun 1997. Beberapa pembuat opini dari Kota Bandung sendiri telah mewacanakan pencanangan kota kreatif, antara lain Danny Setiawan (“PR”, 13/8/2007), Agus Gustiar (“PR”, 28/11/2007), M. Ridwan Kamil (“PR”, 17/9/2007), Togar M. Simatupang (“PR”, 7/3/2007), Gustaff H. Iskandar (“PR”, 30/7/2007), dan Tarlen Handayani (“PR”, 17/9/2007).
Dapat dikatakan bahwa tanpa atau dengan British Council, gagasan kota kreatif sudah menggelinding di kalangan komunitas Bandung. Apa yang menjadi daya tarik usulan kota kreatif ini dibandingkan dengan pencanangan kota wisata belanja yang sudah dikenal secara umum?
Kota Wisata Belanja
Pencanangan Kota Bandung sebagai kota wisata belanja berangkat dari kebutuhan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui investasi langsung pada infrastruktur yang mendukung sektor perdagangan. Asumsi pemikiran ini adalah hasil investasi dalam perdagangan dengan cepat dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Posisi geografis Kota Bandung memberikan keunggulan tersendiri karena adanya permintaan barang dan jasa yang tinggi dari wisatawan yang datang dari luar kota, terutama dari Jakarta, dan juga sekaligus memenuhi kebutuhan penduduk kota. Peningkatan aktivitas perdagangan diharapkan punya efek berganda dalam meneteskan kemakmuran (trickle-down effect) ke industri kecil dan menengah pada piramida rantai industri yang lebih rendah.
Hasil pembangunan dapat dilihat dari banyaknya gedung-gedung ritel, hotel, restoran, dan distro yang tumbuh pesat dan menjamur merata di kawasan Kota Bandung. Data tahun 2007 menunjukkan sejumlah keberhasilan antara lain jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Bandung sebanyak 2,1 juta orang, laju inflasi sebesar 6%, nilai investasi sebesar 4,2 triliun, dan laju pertumbuhan ekonomi sekitar 8%. Kota Bandung juga telah mendapat penghargaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajardikdas Award).
Prestasi di atas memberikan kesan kuat bahwa Kota Bandung mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil. Tampaknya pilihan kota wisata belanja adalah keputusan yang tepat bagi Kota Bandung. Berbekal pertumbuhan yang meyakinkan ini, Dada Rosada melangkah maju dengan mencanangkan Kota Bandung sebagai kota seni dan budaya pada tahun 2008. Pencanganan kota seni dan budaya ini diharapkan dapat mengangkat budaya setempat dan warisan budaya leluhur untuk memantapkan Kota Bandung sebagai kota wisata belanja yang lengkap dengan suguhan hiburan budaya dan cenderamata yang otentik serta sajian kuliner yang eksotis.
Kebocoran Kekayaan
Sayangnya, pencanangan kota wisata belanja belum dievaluasi secara menyeluruh. Salah satu pertanyaan mendasar adalah, berapa harga yang harus dibayar dan siapa yang meraup keuntungan dari hasil perwujudan pencanangan. Tidak dapat dimungkiri bahwa pemilik modal uang yang mendapatkan porsi terbesar dari keuntungan kota wisata belanja.
Sementara itu, mayoritas penduduk kota yang akhirnya membayar harga berupa biaya moral, materi, dan sosial yang dikeluarkan sebagai efek samping dari realisasi pencanangan kota. Harga ini terutama berkaitan dengan kebocoran kekayaan akibat defisit perdagangan dan hilangnya kesempatan dalam berkreasi dan menjual produk dan jasa ke luar kota.
Pertumbuhan sektor perdagangan di satu pihak memang menyumbangkan pendapatan asli daerah, tetapi lebih banyak memberikan kerugian moral, materi, dan sosial. Barang dan jasa yang didagangkan lebih banyak yang didatangkan dari luar kota dibandingkan dengan yang diproduksi atau dikreasi oleh masyarakat setempat. Pemisahan antara kegiatan produksi dan distribusi ini bukan hanya menyebabkan peningkatan biaya transportasi dan energi tetapi juga uang yang dibelanjakan di Kota Bandung mengalir ke luar atau bocor ke kota lain, bahkan ke negara lain berupa pengurasan devisa.
Defisit perdagangan ini belum dilihat sebagai kerugian moral karena penduduk Bandung tidak tertantang untuk produktif dalam melakukan substitusi barang dan jasa impor. Konsumerisme menjadi meningkat di Kota Bandung yang ditandai dengan tingkat kemacetan kartu kredit yang tinggi dan tingginya kredit konsumsi dibandingkan dengan kredit produksi.
Selain itu, Kota Bandung juga disesaki oleh produk yang tidak berguna (bahkan berbahaya) karena tidak ada standar kesehatan dan keamanan bagi produk dan jasa yang masuk. Biaya moral, materi, dan sosial yang tidak dikehendaki muncul dari masuknya mainan anak-anak dengan bahan yang beracun, makanan berformalin, materi pornografi, penipuan berkedok investasi, hingga hiburan yang penuh dengan kekerasan.
Pembangunan Kota Bandung lebih difokuskan pada investasi infrastruktur fisik dan kurangnya investasi pada modal manusia. Padahal, sumber daya manusia adalah poros pembangunan yang berfungsi bukan hanya sebagai penggerak roda ekonomi tetapi juga sebagai subjek yang dapat menjaga kelanggengan ekonomi. Salah satu indikator pembangunan tanpa poros ini adalah peningkatan lulusan perguruan tinggi di Kota Bandung yang tidak serta-merta dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Akibatnya, potensi sumberdaya manusia terdidik tidak dapat diwujudkan dalam menggenjot pendapatan kota melalui kreasi produk dan jasa yang dapat dijual ke luar kota.
Indikator kehilangan kesempatan lainnya adalah pembangunan pendidikan di Kota Bandung yang berjalan sendiri-sendiri untuk memenuhi target lulusan tanpa adanya tantangan yang nyata dari Pemerintah Kota. Pengabaian pembangunan pendidikan menimbulkan biaya sosial yang tidak kecil, antara lain berupa pengangguran, insan-insan yang kurang beruntung semakin terpinggirkan, tenaga kerja murah yang tergantung pada belas kasihan majikan, dan langkanya adikarya dari kaum cendekiawan dan seniman kota.
Kota Kreatif
Kebocoran kekayaan dan kehilangan kesempatan berkreasi seperti yang telah dijelaskan di atas perlu dihentikan tetapi bukan dengan pola pikir yang menggandalkan investasi fisik dan tenaga kerja murah dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang lebih langgeng dapat dicapai dengan bersandarkan pada kearifan lokal bahwa Kota Bandung dapat berkembang sebagai kombinasi dari kota jasa yang sarat dengan muatan pengetahuan dan kota seni dan budaya.
Sejak zaman Belanda, Kota Bandung dikenal sebagai kota jasa bermuatan intelektual yang didukung oleh kegiatan seni dan budaya yang mengakar sehingga berkembang iklim yang kondusif bagi kalangan profesional dan seniman dalam berkarya. Kelas pekerja profesional dan kreatif ini diharapkan dapat merancang dan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam serta memberikan pemikiran masa depan yang lebih baik. Tidak mengherankan bila di Kota Bandung banyak didirikan kantor pusat perusahaan negara dan pusat pendidikan antara lain rekayasa, arsitektur, seni, pariwisata, dan militer.
Kombinasi dari kota jasa bermuatan pengetahuan dan kota seni dan budaya tidak lain dan tidak bukan adalah kota kreatif. Dapat dikatakan bahwa kota kreatif adalah kawasan yang mampu mengembangkan kreativitas, pengetahuan, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi.
Kota kreatif bukan berarti bahwa penduduk Bandung hanya berangan-angan tetapi berani menginvestasi dan memobilisasi modal manusia untuk mengandalkan keterampilan dan daya inovasi diri sendiri. Asumsi pemikiran ini adalah nilai-nilai kemandirian, kreativitas, inovasi, dan keyakinan akan inisiatif setempat merupakan dasar ekonomi kreatif yang bukan hanya menambal kebocoran kekayaan ke luar Kota Bandung tetapi juga meningkatkan kesempatan berkreasi dalam menghasilkan produk dan jasa yang diekspor ke luar kota.
Sumber-sumber ekonomi yang ada di masyarakat setempat dikembangkan untuk menggerakkan berbagai sektor dalam industri kreatif antara lain periklanan, desain, arsitektur, fashion, percetakan dan penerbitan, televisi dan radio, kuliner, seni rupa dan barang antik, kriya, film, video, animasi, musik, fotografi, peranti lunak hiburan interaktif, mainan, seni pertunjukan, dan riset dan pengembangan.
Industri kreatif yang sudah tumbuh pesat di Kota Bandung antara lain adalah fashion, arsitektur, musik, desain, kriya, riset dan pengembangan, dan kuliner. Kalau industri ini sudah berjalan bukan berarti pemerintah kota berpangku tangan saja. Pemerintah perlu berbuat sesuatu dalam membenahi prasarana inovasi agar pertumbuhan ekonomi kreatif yang akan terjadi dengan sendirinya dapat berlangsung dalam kerangka yang sehat. Pemerintah kota turut menghilangkan hambatan bagaimana manusia Bandung menggunakan talenta, keterampilan, dan kemampuan mereka sendiri untuk melakukan hal-hal berguna bagi diri mereka dan bagi orang lain. Pemerintah juga berperan besar dalam menumbuhkan kembali semangat inovasi masyarakat Bandung agar dapat membalikkan (turn around) kebocoran kekayaan ke luar Kota Bandung yang selama ini diterima dengan pasrah.
Perwujudan kota kreatif tidak semudah membalikkan telapak tangan. Fondasi ekonomi kreatif yang perlu dibangun adalah daya kreatif masyarakat yang dibangun di atas pilar-pilar kota jasa bermuatan pengetahuan. Daya kreatif kota adalah konsep tiga T yang diperkenalkan oleh Richard Florida: Talenta, Teknologi, dan Toleransi (“PR”, 25/10-2007). Menurut Bank Dunia (www.worldbank.org/kam), terdapat empat pilar kerangka kerja ekonomi pengetahuan yaitu: (1) insentif ekonomi dan rezim institusi yang memungkinkan mobilisasi dan alokasi sumberdaya yang efisien dan mendorong kreativitas dan insentif bagi pemanfaatan pengetahuan, (2) kelas pekerja yang terdidik dan terampil yang dapat menggunakan keterampilan mereka dalam menciptakan dan memanfaatkan pengetahuan, (3) sistem inovasi kota yang terdiri dari jaringan kerja sama perguruan tinggi, pusat riset, perusahaan, konsultan, dan lembaga lainnya dalam mengembangkan produk dan jasa yang berdaya saing, dan (4) adanya prasarana informasi yang memadai yang memfasilitasi komunikasi, penyebaran, dan pengolahan informasi dan pengetahuan secara efektif.
Apakah kita mau dan mampu merumuskan konsep kebijakan ekonomi kota kreatif ini? Pada laporan yang sama, Dada Rosada menanggapi dengan diplomatis untuk diberikan keleluasaan dalam menentukan kebijakan sendiri menuju Kota Bandung kreatif yang makmur. Mari kita tunggu bersama tindak lanjut dari jawaban bijak ini.
Penulis: Togar M. Simatupang (Dosen Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB)
Sumber: Harian Pikiran Rakyat
Togar Simatupang, “Butuh Intervensi Nyata Perguruan Tinggi”
RICKY Gianjani (26) pemilik toko alat musik Dinasti Music Instrument dan Sound System di Jln Gamelan Turangga Buahbatu, Kota Bandung. Dari keuntungan yang dikumpulkan saat masih menjadi calo jual beli alat musik, Ricky mampu membuka toko alat musik dengan menyewa sebuah kios di Jln. Buah Batu Bandung.* HANDRI HANDRIANSYAH
Sabtu, 5 April 2008
BANDUNG, (PR).-
Gerak ekonomi kreatif di Bandung masih berjalan secara alamiah. Belum ada intervensi nyata dari dunia perguruan tinggi (PT), untuk mengoptimalkannya. Padahal, melihat pertumbuhan ekonomi kreatif nasional yang meliputi 14 sektor sebesar 7,3 persen di tahun 2006, sebenarnya mahasiswa berpeluang menggarapnya secara mendalam.
Demikian diungkapkan Togar M. Simatupang, Anggota Senat Akademik ITB dan dosen Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) kepada “PR” di Kampus SBM, Jln. Tamansari Bandung, Selasa (25/3).
Menurut Togar, jiwa kreativitas mahasiswa memungkinkan mereka untuk berkecimpung dalam kewirausahaan berbasis ekonomi kreatif. Di sisi lain, industri kreatif memiliki potensi besar bagi penggerakan ekonomi masyarakat. Sumbangan sektor industri kreatif di Jawa Barat (Jabar) pada 2005 , misalnya, mencapai 7,82 persen dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar Rp 257, 535 miliar (25,75 miliar dolar AS).
“Hanya, potensi itu menunjukkan gejala penurunan. Proyeksi tahun 2007 menunjukkan penurunan menjadi 7 persen dari sebelumnya 7,3 persen. Angka tersebut akan tetap bertahan dan membuat pertumbuhannya pada tahun 2008 tetap pada tingkat yang sama“, ucapnya.
Sektor ini, kata Simatupang, sudah mencapai titik kejenuhan dan mulai terlihat sejak 2003. Saat itu ekonomi kreatif yang diawali dengan menjamurnya factory outlet (FO) mulai mengalami iklim usaha yang monoton. Pelaku usaha relatif bersaing relatif pada harga, bukan pada desain produk.
Peran Perguruan Tinggi
Ia mengingatkan, selama tidak ada peningkatan permintaan dari masyarakat, ekonomi kreatif akan cenderung stagnan. “Ekonomi kreatif memberikan gambaran kepada kita tentang situasi bisnis yang persaingannya paling kejam. Kelas kreatif di dalam industri ini menuntut setiap pelakunya untuk terus berinovasi apabila ingin terus bertumbuh.“
Untuk itu, perguruan tinggi berperan besar membangkitkan kembali potensi ekonomi kreatif ini dengan menyinergikan potensi tersebut dengan berbagai program akademik yang mendukung. “Lulusan PT harus terus dilengkapi dengan jiwa kewirausahaan karena lapangan kerja tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja.“
Kemudian, projek bisnis antarprogram studi PT juga semakin ditingkatkan. Demikian juga dengan bazar atau pasar seni, harus menjadi kegiatan rutin.
Selain itu, pengelola PT perlu melengkapi mahasiswanya dengan kurikulum yang sesuai tuntutan pasar.
Namun, ia mengingatkan, kunci sukses itu cenderung menjadi sebuah teori, manakala pelaku industri kreatif yang notabene banyak digeluti oleh anak-anak muda tidak berinovasi.
Bagi pemerintah, kata Togar Simatupang, melihat kenyataan bahwa kontribusi PT terhadap penambahan pengangguran mencapai 5-7 persen/tahun dari jumlah total pengangguran di Indonesia, intervensi positif menjadi keniscayaan.
Antara lain, dengan melakukan pemetaan potensi jenis industri kreatif yang dapat dikembangkan dan menyusun program-program yang lebih kongkret. “Misalnya akses permodalan, insentif, ruang publik untuk berkreasi, ajang promosi, perizinan, prasarana teknologi informasi, dukungan terhadap inkubator industri kreatif, dukungan terhadap pendidikan kreatif, dukungan terhadap pusat desain dan pelatihan, serta statistik industri kreatif. “
Dalam hal ini, pemerintah akan berposisi sebagai promotor, komunikator, stimulator, dan fasilitator pengembangan industri kreatif.
Sumber: Harian Pikiran Rakyat
ISTILAH ekonomi kreatif telah mulai ramai dibicarakan di Indonesia. Boleh dikatakan bahwa gerakan ekonomi kreatif sudah berlangsung secara alamiah di Kota Bandung. Kesadaran baru telah muncul terhadap potensi yang dimiliki oleh industri kreatif yang mampu bertahan di tengah-tengah resesi ekonomi dan mampu tumbuh berdasarkan budaya lokal.
Departemen Perdagangan RI sudah memetakan 14 sektor industri kreatif yang terdiri dari periklanan, arsitektur, pasar seni dan barang antik, kerajinan, desain, fashion, video-film-dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan peranti lunak, televisi dan radio, dan riset dan pengembangan. Mari Elka Pangestu mengatakan bahwa sumbangan ekonomi kreatif sekitar 4,75% pada PDB 2006 (sekitar Rp 170 triliun) dan 7% dari total ekspor pada 2006.
Pertumbuhan ekonomi kreatif mencapai 7,3% pada 2006, atau lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,6%. Sektor ekonomi itu juga mampu menyerap sekitar 3,7 juta tenaga kerja setara 4,7% total penyerapan tenaga kerja baru. Kontributor tiga terbesar adalah (1) fashion dengan kontribusi sebesar 29,85%, (2) kerajinan dengan kontribusi sebesar 18,38%, dan (3) periklanan dengan kontribusi sebesar 18,38%. Kontributor berikutnya adalah, (4) televisi dan radio, (5) arsitektur, (6) musik, dan (7) penerbitan dan percetakan.
Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB bekerja sama dengan Disperindag Jabar melakukan pemetaan cepat (rapid mapping) berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS (2007). Tidak semua sektor dapat dipetakan tetapi data yang diolah sudah bisa memberikan indikasi pentingnya industri kreatif bagi perekonomian Jawa Barat. PDRB Jawa Barat pada tahun 2005 mencapai Rp 257.535 miliar ( 25.75 million dolar AS) merupakan penyumbang 14-15 persen dari total PDB nasional. Pada tahun 2005 industri kreatif di Jawa Barat telah menyerap tenaga kerja sekitar 2,54% dari jumlah total tenaga kerja atau sekitar 392.636 orang dan menyumbang 7,82% dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau sekitar Rp 20 triliun.
Nilai rata-rata persentase penyerapan tenaga kerja per sektor industri kreatif terhadap total nilai penyerapan tenaga kerja oleh industri kreatif mayoritas diserap oleh industri desain fashion yaitu sekitar 59% pada tahun 2001 sampai 2005. Sektor industri kreatif lainnya yang menyerap tenaga kerja dengan jumlah yang banyak yaitu industri kerajinan menyerap tenaga kerja sebanyak 29%. Sedangkan industri radio dan televisi serta industri penerbitan, percetakan, dan media rekaman menyerap tenaga kerja masing-masing 11% dan 1%.
Rata-rata nilai tambah dari industri kreatif terhadap PDRB dari tahun 2001 sampai tahun 2005 adalah 8% dan pertumbuhannya pada tahun 2004-2005 adalah sekitar 4,55%. Data-data mengenai penyerapan tenaga kerja oleh industri kreatif dan sumbangan industri tersebut terhadap PDRB mulai tahun 2001 sampai 2005 bisa dilihat pada Tabel 1. Dari data-data yang ada dapat diperoleh nilai rata-rata penyerapan tenaga kerja dari tahun 2001 sampai 2005 adalah 3,12%.
Saat ini memang belum ada sentuhan yang signifikan dalam membangun kota kreatif. Padahal industri kreatif di Kota Bandung misalnya diperkirakan dapat menyumbang 8-11% ekonomi kota yang pada umumnya bergerak di bidang fashion, desain, musik, dan kriya
Perguruan Tinggi
Kehadiran industri kreatif memberikan peluang bagi pengelola perguruan tinggi untuk memperlengkapi para mahasiswanya untuk dapat mau dan mampu bersaing sesuai dengan tuntutan pasar. Ada kecenderungan bahwa pengangguran terdidik terus meningkat sejak tahun 2003. Kontribusi PT setiap tahunnya sekitar 5-7% dari jumlah total penganggur.
Sudah menjadi perdebatan awam bahwa lulusan PT sudah seharusnya berani menciptakan lapangan kerja dan bukan memburu pekerjaan. Mengapa minat kewirausahaan begitu rendah? Jawabannya sudah kita ketahui bersama yaitu tidak dipersiapkannya para lulusan tersebut untuk mengenal seluk beluk perusahaan, tidak ada pengalaman berkolaborasi dengan orang lain mulai dari inisiasi projek bisnis sampai dengan selesai, bagaimana berurusan dengan pihak bank, dan bagaimana memperhitungkan risiko bisnis.
Kita mengakui bahwa ekonomi kreatif di Bandung baru berjalan secara alamiah, belum ada intervensi yang nyata dari pemerintah kota dan dunia perguruan tinggi di Kota Bandung. Pengembangan infrastruktur, keterampilan kewirausahaan, festival, kegiatan bazar, pasar seni, atau inkubator, ruang publik untuk industri kreatif, cinta buatan Bandung, dan akses permodalan sudah harus menjadi program rutin bersama oleh pemerintah, komunitas kreatif dan pendidikan tinggi dalam memberikan peluang bagi khalayak ramai supaya berani mencoba berkiprah di dunia industri kreatif.
Silahkan baca artikel lengkap: Perkembangan Industri Kreatif (file pdf)
Senin, 3 Juli 2006
BANDUNG, (PR).-
Perajin Bandung tidak hanya mengalami kendala permodalan, tetapi juga kekurangan media untuk berpromosi. Akibatnya, hasil kerajinan Bandung jarang dikenal oleh wisatawan. Padahal, jumlah perajin di Bandung mencapai 400 orang, yang masing-masing bisa mempekerjakan minimal dua orang untuk industri kerajinannya.
“Masalah modal memang sering dikeluhkan para perajin. Namun, kurangnya publikasi/promosi akan produk yang dihasilkan juga merupakan keluhan lain yang sering dilontarkan para perajin”, kata Kepala Bagian Ekonomi Kota Bandung, Drs. Ema Sumarna, M.Si., Sabtu (1/7) di Pendopo Kota Bandung, seusai konferensi pers mengenai pelaksanaan ”Pesona Kriya Bandung (PKB) 2006”, yang dijadwalkan digelar 4-7 Juli 2006 di Graha Manggala Siliwangi.
PKB 2006 yang digelar Dekranasda Kota Bandung bekerja sama dengan Kaminari Production, akan dibuka Ketua Dekranasda Jawa Barat Ny. Danny Setiawan. Menurut Ketua Pelaksana Pameran, Denny Drimawan, berbagai acara dan aneka lomba disiapkan setiap hari hingga Jumat (7/7). Juga digelar talk show yang menghadirkan Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) ITB, Dr. Setiawan Sabana dan kurator seni rupa, Bambang Subarnas.
Sumbangan Industri Kerajinan ke Produk Domestik Regional Bruto
Industri kerajinan, kata Ema, merupakan potensi Kota Bandung yang harus terus dipromosikan. ”Hasil industri kerajinan Bandung telah memenuhi kualifikasi untuk kualitas ekspor”, ujarnya.
Meskipun Ema tidak menyebutkan nilai rupiah yang dihasilkan oleh industri kerajinan, dia menyebutkan, sumbangan industri kerajinan ke produk domestik regional bruto (PDRB) tidak bisa diabaikan. ”Sektor perdagangan, termasuk kerajinan, nilainya bisa sampai 59% di PDRB.”
Apalagi, kerajinan merupakan salah satu sektor industri yang mampu bertahan di tengah iklim ekonomi yang kurang kondusif ini. ”Mereka memang mengalami kendala permodalan, tetapi tetap bisa bertahan dengan pinjaman yang hanya sedikit”, ujar Ema.
Pemkot Bandung menginginkan adanya pembentukan sentra industri kerajinan unggulan di Bandung. ”Karena banyaknya jenis produk, kami perlu menentukan mana yang akan dikembangkan, dilihat dari hasil pameran 4 Juli nanti”, ujarnya.
Kurang Percaya Diri
Sementara itu, kurangnya promosi menurut Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandung, Drs. H. Muh. Askary Wiranata Atmadja juga disebabkan keengganan para perajin untuk mencatatkan ”Made in Bandung” pada produk mereka. Padahal, hal ini penting untuk identitas produk dan sebagai bukti eksistensi para perajin.
Askary menilai, para perajin kurang percaya diri untuk mencantumkan merek ”Bandung” pada karya mereka karena takut tidak laku. Untuk itu, sekarang para perajin didorong untuk mulai percaya diri dan memberanikan diri mencantumkan ”Made in Bandung” pada karyanya. ”Bisa saja barang hasil karya mereka dijual lagi di luar memakai merek orang luar. Kan, itu merugikan industri kerajinan kita.”
Dia memandang perlu dikembangkannya kesadaran akan hak cipta suatu karya kepada para perajin. Jika tidak, hasil karya orang Bandung akan sulit menembus pasar internasional, karena kurang dikenal.
Dia pun mengimbau kepada pemilik hotel maupun restoran yang ada di Bandung untuk mulai membuka kerja sama dengan para perajin dengan memberikan tempat untuk para perajin berpromosi di hotel atau restoran. (A-155)***
Sumber: Pikiran Rakyat
