Bandung dan Hari Film Nasional

Rabu, 16 april 2008

DIBANDINGKAN dengan kota-kota lainnya di Indonesia, Bandung memiliki arti penting dalam perjalanan sejarah film Indonesia. Pemerintah daerah sejak dulu begitu berperan dalam menjalin kerja sama dengan para sineas. Film pertama yang dibuat di Indonesia “Lutung Kasarung” (1926) produksi NV Java Film, garapan G. Krugers dan L. Heuveldorp, bisa terwujud. Sebagian besar karena kepedulian Bupati Bandung saat itu R.A.A. Wiranatakusumah V yang lebih populer dengan sebutan Dalem Haji. Beliau termasuk salah seorang bupati yang menyukai cerita-cerita legenda Sunda.

Pemain-pemain “Lutung Kasarung”, semuanya warga pribumi, antara lain para priyayi, di bawah pimpinan seorang guru kepala Raden Karta Barata. Film tersebut kemudian diputar di bioskop Elita dan Oriental.

Film “Toha Pahlawan Bandung Selatan” yang disutradarai Usmar Ismail merupakan film hasil kerja sama NV Perfii dengan Daswati II Bandung. Melalui film ini pula, artis kelahiran Bandung Mila Karmila sebagai pemeran utamanya, langsung menjadi populer. Kemudian pada tahun 1964, NV Perfini yang bekerja sama dengan Jabar Film (Pemerintah Kabupaten Bandung) membuat film “Anak-anak Revolusi” yang disutradarai Usmar Ismail.

PT Dewi Film bekerja sama dengan Kodam VI (sekarang Kodam III) Siliwangi menggarap film “Mereka Kembali” (1972), yang dibintangi Dicky Zulkarnaen, Arman Effendy, dan Rina Hassim, disutradarai oleh Nawi Ismail. Menceritakan kembalinya Pasukan Siliwangi dari Yogyakarta ke Bandung, ketika perjanjian Renvile 18 Desember 1948 gagal.

Tahun 1989, PT Kharisma Jabar Film milik Ir. Chand Parwez Servia bekerja sama dengan Pemda Provinsi Jabar menggarap film “Si Kabayan Saba Kota”, yang sukses besar di semua bioskop di seluruh Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan menggarap film “Si Kabayan dan Gadis Kota”, (1989), “Si Kabayan dan Anak Jin” (1991), “Si Kabayan Saba Metropolitan” (1992), dan “Si Kabayan Mencari Jodoh” (1994).

Sejak awal kelahiran film yang dibuat pertama kali di Indonesia, perusahaan film di Bandung pun terus bermunculan. Bahkan, banyak film yang mengambil cerita dari Tatar Sunda, seperti “Eulis Acih”, “Bunga Ros dari Cikembang”, “Ciung Wanara”, “Air Mata Mengalir di Citarum”, “Rampok Preanger”, dll.

Tahun 1961, Harapan Film menggarap film komedi “Karena Daster” yang dibintangi pemain film asal Bandung, Us Us, Noortje Sopandi, dan Mila Karmila, disutradarai oleh Nawi Ismail.

Tahun 1966, aktor Rachmat Hidayat mendirikan PT Bandung Azwa Film Corp., membuat film “Tikungan Maut” yang disutradarai Nyak Abbas Acup. Pemeran utamanya Rachmat Hidayat dan Nani Wijaya. Karena kehabisan biaya filmnya baru selesai tahun 1968 dan beredar tahun 1973.

Pemain terkenal asal Bandung, Tuty Suprapto mendirikan PT Diah Pitaloka Film. Produksi pertamanya, film “Si Kabayan” yang dibintangi Kang Ibing dan Lenny Marlina, berdasarkan cerita/skenario RAF, disutradarai oleh Bay Isbahi.

Film lainnya “Dukun Beranak (Paraji Sakti)”, dan kisah nyata tentang “Mat Peci Pembunuh Berdarah Dingin” (1978). Rachmat Hidayat memerankan tokoh Mat Peci, penjahat yang saat itu menggegerkan Kota Bandung.

**

KETIKA tanggal 29 Maret 1999 keluar Kepres No. 25 yang ditandatangani Presiden B.J. Habibie, yakni menetapkan tanggal 30 Maret sebagai Hari Film Nasional, maka seakan menegaskan Bandung sebagai tonggak sejarah film Indonesia.

Salah satu pertimbangan para tokoh perfilman yang mengusulkan tanggal 30 Maret sebagai Hari Film Nasional sebab pada tanggal 30 Maret 1950, untuk pertama kalinya dibuat film Indonesia yang semuanya dibuat oleh warga pribumi juga diproduksi oleh perusahaan film pribumi. Film tersebut berjudul “Darah dan Doa”, yang mengungkapkan hijrahnya pasukan Siliwangi.

Semula film tersebut akan menggunakan judul “Long March” dan rencananya akan dikirim ke Festival Film Internaisonal di Cannes. Sayang penggarapannya terlambat, akibat menyusutnya nilai uang setelah pemerintah saat itu melakukan pemotongan nilai uang. Modal untuk shooting film tersebut tidak mencukupi karena nilainya turun drastis. Film tersebut bisa diselesaikan sepenuhnya, setelah sutradara/produser Usmar Ismail memutuskan untuk mengadakan kerja sama dengan Spektra Exchange. Hampir semua film perjuangan yang disutradarai oleh Usmar Ismail, dibuat di Jawa Barat dan mengungkapkan peristiwa-peristiwa heroik di Jawa Barat, khususnya di Bandung.

Sutradara lainnya yang menggarap kisah heroik yang terjadi di Bandung adalah Alam Rengga Surawijaya melalui film “Bandung Lautan Api”, yang dibintangi Arman Effendy, Dicky Zulkarnaen, Christine Hakim, dan Tatiek Tito.

Oleh karena itu, ketika Wali Kota Bandung H. Dada Rosada menjadikan Festival Film Bandung (FFB) sebagai salah satu acara tetap dalam program pengembangan seni budaya, sesungguhnya menegaskan kembali keberadaan Bandung sebagai tonggak sejarah film Indonesia. Bahkan ketika Pendopo Kota Bandung digunakan sebagai tempat pelantikan pengurus Forum Film Bandung dan pengumuman nominasi film terpuji FFB, seolah mengembalikan pamor pendopo untuk kegiatan film dan seni budaya Sunda — yang telah dirintis R.A.A. Wiranatakusumah V. Sebelumnya, Wali Kota Dada Rosada juga pernah menampilkan pertunjukan “Tembang Bandungan” dan pertunjukan kesenian lainnya di Pendopo.

Dalam perjalanan FFB yang sudah berusia 21 tahun, baru Wali Kota Bandung sekarang yang hadir di tengah-tengah kegiatan FFB. Tentu saja keberadaan FFB ke depan diharapkan jauh lebih berkembang, seperti halnya Festival Film Berlin, Festival Film Cannes, Festival Film Kairo, dll. yang sudah mendunia sehingga membuat nama kotanya termasyhur dan kegiatan festivalnya dijadikan agenda internasional. FFB juga telah menginspirasi beberapa kota di Indonesia untuk menyelenggarakan kegiatan festival film.

Penulis: Eddy D. Iskandar (Pemred “SKM Galura” dan Ketua Forum Film Bandung
Sumber: Harian Pikiran Rakyat

Beruntungnya Bandung…

Senin, 31 Maret 2008
DUNIA sedang diterjang gelombang industri kreatif. Negara-negara adidaya seperti Inggris, Amerika Serikat, Jepang, Jerman, dan lainnya, kini berupaya mendongkrak potensi dan kemampuan mereka dalam industri ini, sebagai penopang perekonomian berbasis kemasyarakatan. Sementara, saya tinggal di Bandung, salah satu kota yang sudah dengan sendirinya merupakan “Kota Kreatif”, yang karenanya memiliki potensi luar biasa dalam industri ini.

Pendapat itu bukanlah angan-angan. Bertahun-tahun sudah saya dan rekan-rekan menggeluti bidang ini, di mana tanpa disadari selain mencari nafkah, kami mendedikasikan hidup demi menjadikan industri kreatif sebagai penopang perekonomian masyarakat yang juga berbasis kemasyarakatan. Sedari awal saya sudah meyakini bahwa Bandung memiliki potensi untuk itu–tanpa melebih-lebihkan fakta yang ada.

Keyakinan bermodalkan pengalaman itu kian kuat, setelah saya mendapatkan kesempatan untuk melongok perkembangan industri kreatif di Inggris Raya dengan undangan dari The British Council dalam program bernama “The Catalyst”. Bersama pengusaha, seniman, wakil pemerintah, dan insan media dari delapan negara lainnya, saya mengelupaskan kulit kreativitas orang Inggris di tiga kota andalan industri kreatif mereka yaitu London, Bristol, dan Glasgow (Skotlandia).

Terus terang, dalam berbagai pengamatan, diskusi, seminar, dan sebagainya selama mengikuti program yang difokuskan untuk industri kreatif tersebut, tak hilang gumaman saya dalam batin, “begitu beruntungnya Bandung”

Bagaimana mungkin, saya tidak merasa demikian sedangkan saya menyaksikan bagaimana pemerintah negara-negara adidaya seperti Inggris, begitu serius, untuk menghidupkan industri kreatif di negaranya. Mereka memfasilitasi berbagai hal “termasuk berinvestasi” untuk membangkitkan minat para pelaku usaha di tingkat akar rumput, untuk menjadikan industri kreatif sebagai penopang perekonomian mereka.

Setidaknya terdapat 27 organisasi dan instansi dibentuk untuk mendukung pengembangan industri kreatif. Organisasi tersebut, tersebar mulai dari skala kota sampai dengan skala nasional dan mereka semuanya berlomba-lomba dalam menumbuhkan bisnis, meningkatkan keterampilan dan kemampuan, serta berinvestasi dalam inovasi. Mereka juga giat dalam menggapai pasar, menginterkoneksikan komunitas-komunitas, sampai kepada mempromosikan wilayah kerja mereka.

Mereka senantiasa menyebarluaskan karya, inovasi, dan produk mereka ke seantero penjuru kota, mereka mendirikan galeri-galeri hampir di setiap jalan, dan mendayagunakan bangunan-bangunan tua–tanpa mengubah bentuk fisiknya–untuk dijadikan kantor-kantor kecil agar komunitas-komunitas kreatif dapat beraktivitas mengembangkan diri secara optimal.

Melihat gelagat yang mereka lakukan, sungguh kekaguman saya mencuat. Apa yang saya lihat di seluruh pelosok negara Inggris, sebenarnya saya lihat juga di Bandung, bahkan Bandung memiliki potensi yang jauh lebih besar daripadanya. Bedanya, mereka sudah berjalan sedangkan potensi Bandung masih tercerai berai, dalam pergerakan individual yang cenderung sporadis dengan arah positif masing-masing.

Para pelaku industri kreatif sudah ada dan cenderung untuk berkembang, pasarnya juga ada dan sangat siap menyerap produknya. Kini, tinggal masalah sumber pendanaan yang tadi sudah ada salah satu alternatif jawabannya. Masalah berikutnya, tinggal bagaimana memecah prosedur agar dapat terasa ideal bagi semua pihak. Saya pikir ini dapat dipecahkan, jika kita sudi untuk duduk di satu meja untuk menyatukan visi dan misi program pengembangan industri kreatif di Kota Bandung.

Tengoklah Inggris barang sejenak, bagaimana mereka berupaya begitu keras untuk menggerakkan para pelaku industri kreatif di tingkatan akar rumput, sebagai ujung tombak perekonomian masa depan. Dengan sangat disadari, peningkatan pertumbuhan dan perkembangan industri kreatif di tingkatan akar rumput ini, telah sukses menjawab berbagai permasalah sosial yang timbul dalam tatanan masyarakat modern. Angka pengangguran yang menukik tajam, mengakibatkan berkurangnya kriminalitas dan tindak kekerasan dalam masyarakat.

Sebagai contoh, di London Timur kini hampir tak mengenal istilah “geng motor”, nyaris tak ada lagi insan muda yang berhasrat untuk menjadi preman, dan angka pencurian kendaraan bermotor menurun drastis (sampai 33% dalam kurun satu tahun saja). Pengembangan industri kreatif ini, telah berhasil mengoptimalisasi public space, dalam penggunaannya sebagai sarana berbagai kegiatan positif yang jelas-jelas menghasilkan. Kini, industri kreatif juga memainkan peranan vital dalam bidang pariwisata, karena kegiatan-kegiatannya begitu ragam dan kaya dalam unsur seni dan hiburan. Industri kreatif terbukti mampu mengundang para wisatawan lokal dan mancanegara, serta mampu meningkatkan angka wisawatan yang kembali lagi (returning visitors).

Sekarang, tengoklah lagi Bandung yang kita cintai ini.

Bandung yang berkembang hanya secara alamiah dengan segala potensinya, telah menjadi tempat di mana tingkatan akar rumput tumbuh subur dan menggurita. Sayangnya, karena dibiarkan membesar tanpa dukungan pihak lainnya, pada level tertentu akan dirasakan mendapatkan beberapa masalah. Salah satu contohnya adalah salah satu komunitas musik dari daerah Bandung Timur, yang lahir belasan tahun silam, berupaya untuk tumbuh dan berjuang hidup sendirian. Mereka yang selama ini ada dalam kedamaian, terpaksa terpotret oleh masyarakat hanya karena terjadinya satu tragedi yang bersifat musibah.

Sangat disayangkan bahwa tragedi ini telah mendapat reaksi tidak proporsional dari berbagai pihak. Adakah yang menyadari reaksi semacam ini kontan mematikan salah satu poros perekonomian masyarakat? Prosedur perizinan yang dibuat bertingkat dan berlapis, kian memersulit mereka untuk menggelar hajatan-hajatan setingkat akar rumput yang bermodal tipis dan kering. Benarkah kita sudah berkaca pada cermin yang tepat untuk menelaah tragedi tersebut? Bukankah selalu ada dua sisi–dan mungkin lebih–pada setiap permasalahan?

Coba barang sejenak renungkan bagaimana mereka telah berjuang untuk dapat hidup dan berkembang selama belasan tahun, dengan cara saling membantu sesama kawan untuk sama-sama mendapatkan penghasilan. Adakah di antara Anda yang mengetahui bahwa mereka tengah berusaha untuk menyebarluaskan karya tangan sampai melintasi batas-batas wilayah negara?

Di Skotlandia sana, masyarakatnya begitu berbangga hati lantaran mereka mampu membuat satu pergelaran industri kreatif dengan nama “Six Cities Festival”. Setelah persiapan selama satu tahun, hajatan tiga pekan tersebut dihadiri 300.000 pengunjung. Sedangkan dalam era yang sama, orang Bandung memiliki perhelatan industri kreatif sejenis dengan nama “KICK-Fest”, yang dipersiapkan hanya dalam tempo singkat, namun dihadiri jumlah pengunjung yang sama dalam waktu hanya tiga hari saja.

Dari sekian banyak organisasi dan institusi di Inggris, beberapa di antaranya menjalankan fungsi sebagai simpul kreatif, salah satunya di kota Bristol bernama Watershed yang fokus pada pengembangan pusat media, di mana dengan dukungan pemerintah 3,5 juta poundsterling atau setara Rp 60 miliar untuk membangun infrastruktur serta fasilitas, mulai dari teater, ruang konferensi, kafe untuk komunitas kreatif, dan lainnya begitu repot untuk mencari dan mengumpulkan pelaku kreatif untuk mengimplementasikan program-programnya.

Di Bandung, kita memiliki organisasi sejenis seperti Common Room, dengan kemandirian tentunya secara fasilitas dan kemampuan kapital terlalu jauh untuk disamakan dengan Watershed. Setiap tahunnya mereka memiliki belasan program mulai dari pameran, diskusi, pelatihan sampai dengan penguatan jejaring dengan simpul kreatif lainnya mulai dari Asia, Eropa, sampai dengan Amerika. Sedikit fakta yang menarik untuk dibandingkan.

Kini, kita tinggal memusatkan perhatian dan upaya pada bagaimana mencuri perhatian masyarakat konsumen dari luar Bandung dan menggiringnya ke sini secara berkesinambungan. Bandung, kini memang telah menjadi tempat yang begitu menarik wisatawan, karena inisiasi long weekend yang bertubi-tubi dalam beberapa tahun belakangan ini. Namun, sampai kapankah hal ini akan terus berlangsung? Saya meyakini, sebagaimana terjadi di seluruh dunia, pertumbuhan industri kreatif Bandung dan “pesta” komunitasnya adalah jawaban yang paling pas.

Belum lagi jika kita membicarakan mengenai topik terhangat Bandung satu dekade terakhir: Kemacetan yang membahana. Industri kreatif juga mampu menjawab permasalahan ini dengan sangat cerdas dan cergas. Faktanya adalah: Jika seluruh mobil berpelat nomor “D” dibariskan, maka panjang total ruas jalan di Kota Bandung tidak dapat menampung bahkan setengahnya saja. Ini belum termasuk mobil-mobil dari luar daerah, yang semenjak hadirnya jalan tol Cipularang telah menjadi salah satu komponen semipermanen jalanan Kota Bandung.

Seandainya saja komunitas industri kreatif, diizinkan untuk mengolah ruang-ruang publik dengan cara menampilkan dan menggelar karya seni mereka di sana. Seandainya saja nuansa arsitektur bangunan kuno yang sangat “Bandung” diperkuat. Dan seandainya karya seni fungsional ditebar di titik-titik konsentrasi massa. Maka seluruh pelosok Kota Bandung akan terlalu asyik untuk dinikmati. Sehingga, para wisatawan punya alasan kuat untuk tidak bermobil di Bandung, karena mereka ingin menikmati beragam tontonan yang berbeda di setiap titik. Minimal apabila takdir berkendara dalam situasi macet, mereka dapat menikmatinya dengan pengalaman yang dapat kita semua rencanakan sebagai pemilik kota. Pada akhirnya, Bandung sebagai “Kota Kreatif” adalah satu kenyataan faktual.

Apalagi potensi kreativitas Kota Bandung, memang begitu lengkap dengan kekayaan dan keberagaman dalam musiknya, desain, seni rupa, arsitektur, penulisan kreatif, penerbitan dan media, film dan animasi, budaya lokal tradisionalnya, sampai ke pengembangan peranti lunak dan gamesnya. Ketika negara lain di seluruh dunia sibuk mencari, mengorek-ngorek, dan mengais-ngais–sampai harus melakukan duplikasi dari negara lain untuk kemudian diklaim sebagai karya lokalnya–Bandung justru telah memiliki semua itu.

Maka salahkah saya jika mengatakan bahwa Bandung memiliki potensi untuk menjadi kiblat industri kreatif, minimal di antara negara berkembang di dunia?

Pertanyaannya adalah, kapankah seluruh pelaku dan komponen pendukungnya menyadari bahwa mereka adalah “para pemegang saham” Kota Bandung? Karena, hanya dengan itulah mereka dapat berkolaborasi dengan sepenuh hati, ikhlas, dan bertoleransi, demi menjadikan Bandung sebagai Kiblat industri kreatif dunia.

Saya begitu bersyukur dan berbangga bahwa saya dilahirkan dan dibesarkan di Kota Bandung. Semoga apa yang saya lakukan dapat menjadi kontribusi kepada kota ini dan masyarakatnya.

Penulis: Fiki Chikara Safari (Creative Entrepreneur, Airplane System)
Sumber: Harian Pikiran Rakyat

Film Alternatif Indonesia Kembang Kempis | Wawancara dengan Dimas Jayasrana

Kamis, 6 Maret 2008

SAAT film pendek mulai booming di Indonesia sekitar tahun 1999 lewat festival film yang digelar oleh Konfiden, Dimas Jayasrana termasuk salah seorang yang terpengaruhi. Ia mulai tertarik menyelami dunia film, khususnya film alternatif. Hingga kini, ketertarikan itu telah membawanya menyentuh beragam lini film, dari mulai pembuat, penyelenggara festival, pembicara diskusi, hingga kurator, dan programmer film. Satu hal yang paling krusial sekaligus klasik dalam komunitas film adalah perkara jaringan. Maka, ia pun bergerak secara mandiri membuat database komunitas film di Indonesia.

Mulanya tahun 2002. Ketika itu, Dimas tengah magang di Konfiden. Suatu kali, ada diskusi bersama Mira Lesmana, Christiantowati, dan beberapa pegiat komunitas film. Kesimpulan dari diskusi yang dimoderatori olehnya itu, ternyata ada empat persoalan mendasar dalam komunitas film baik di kampus maupun nonkampus, yakni, jaringan, pendanaan, infrastruktur, dan pengetahuan manajemen kelompok.

“Tiba tiba, it was knocking my head. Memang, jaringan dulu sih yang harus dibenahi. Misalnya, saya nggak punya ini, dan kamu punya, jadi kan bisa saling bantu“, kata Dimas. Kampus berbincang dengan lelaki kelahiran 3 Desember 1979 ini, dalam dua kali kesempatan. Pertama, saat ia hadir menjadi pembicara diskusi Ganesha Film Festival (Ganffest) ITB 2008, dan kedua, di lokasi kerjanya sebagai kurator dan programmer film CCF Jakarta, beberapa waktu lalu.

Idenya membuat database komunitas film direspon baik beberapa temannya yang siap membantu, walaupun pada akhirnya mereka berguguran di tengah jalan dan ia mengerjakan sendiri. Tentunya, dengan uang sendiri. “Metodenya sederhana, saya kumpulin data komunitas film lewat mailing list“, kata Dimas. Akhirnya, tahun 2003, ia mencetak buku saku berisi data 72 komunitas film Indonesia, dari beberapa daerah seperti Jawa, Bali, dan Kalimantan.

Internet sungguh menolong ketika Dimas tak punya cukup uang untuk membuat edisi update buku data komunitas film tersebut. Projek itu pun ia ubah menjadi online version dengan alamat www.datakomunitas.wordpress.com, dan kini berpindah alamat ke www.filmalternatif.org. Bagaimana kebiasaan pengelolaannya? “Maintenance-nya bikin duit abis. Minimal menghabiskan 1,5 jam per hari, itu juga cuma buat menghapus spam dan ngecek-ngecek dikit aja“, kata Dimas, yang juga sempat bekerja sebagai programmer film di Goethe Institut, Jakarta, dan bagian riset dan dokumentasi ruang rupa.

Omong-omong istilah, Dimas lebih suka menyebut “film alternatif” dibandingkan dengan “film indie/independen”, yang boleh dibilang sudah overrated. Menurutnya, film alternatif cakupannya lebih luas, dari mulai film pendek, film dokumenter, dan film eksperimental. Independensi sendiri harusnya secara otomatis menjadi karakter diri. Pegiat film alternatif menurutnya memang perlu memiliki daya tahan luar biasa. Ia prihatin dengan komunitas film yang kerap muncul secara revolusioner, namun kerap mati dengan cara revolusioner pula. “Waktu meng-update data, dari 72 komunitas yang saya hubungi, ternyata hanya 4 yang merespons. Tetapi, sekarang, untungnya udah nambah lagi komunitasnya“, kata Dimas.

Persinggungan Dimas dengan dunia film sebenarnya dimulai ketika lelaki yang besar di Jakarta ini berkuliah di jurusan Bahasa Inggris Unsoed, Purwokerto. Kuliahnya memang tidak diselesaikan, namun ia mendapat hal lain di luar kampus dengan berkegiatan aktif selama di Purwokerto. Ia sempat mendirikan komunitas Youth Power yang acap kali membuat konser musik, seminar, sampai pemutaran film.

Meski baru tahu secuil informasi tentang film alternatif/film independen, dan dengan kemampuan teknis yang nihil, ia dan temannya memberanikan coba-coba membuat film. “Itu film pertama, yang kita tahu hanya tahu on off kamera aja, sisanya insting. Nunjukin karya juga belum pede. Tetapi, ternyata pas bikin screening yang datang 700 orang, sambutannya bagus, saya sampai keringat dingin“, kenang Dimas, yang hingga kini sudah membuat sekitar 40-an karya visual dalam bentuk film dan video.

Selain mengelola situsnya, kini ia meluncurkan pendirian lembaga yang bergerak pada distribusi film alternatif, bernama The Marshall. Ada 2 kompilasi yang sudah dirilis dalam bentuk DVD, yaitu, REPELITA I, URBANISASI (5 film dokumenter pendek tentang urbanisasi di Jakarta), dan Film Pendek Indonesia Terbaik Seleksi Konfiden Festival 2006. Lagi-lagi, ini proyek minim dana. “Ini bagian dari upaya pengarsipan karya juga“, katanya. Berikut obrolan lebih lanjut dengannya.

Bagaimana kesadaran komunitas film untuk berjejaring?
Kecil. Itu banyak faktornya. Mungkin mereka terlalu pusing dengan survival mereka sendiri. Kedua, ternyata memang kesadaran untuk berbagai itu less and less. Asumsi saya, orang lebih suka jadi pahlawan sendiri, daripada saling membantu. Saya sih sulit menjawabnya. Ya harus ubah paradigma. Saya suka nanya sama anak-anak kampus, ada berapa komunitas film di kotamu? Mereka suka nggak tahu. Terus, sudah berkoneksi dengan siapa saja? Paling sama Konfiden, gitu doang. Padahal, semua tuh ada, semua bisa dilakukan, tetapi mereka nggak mau berjejaring.

Sebenarnya kenapa dan apa yang didapat dari membuat projek database?
Ini pertanyaan ke sekian ribu, hehehe. Jawabnya sih sederhana saja. Kalau ada orang punya hobi modifikasi mobil, kenapa juga saya nggak boleh punya hobi pada film? Kedua, ada alasan emosional dan romantis, hehehe. Basically, semua motivasi saya adalah sharing power and knowledge. Nggak semua orang atau semua daerah bisa mengakses informasi dan infrastruktur memadai kan. Yang di kota besar enak, yang di kota kecil, ya begitulah.

Anak-anak dari kota besar suka sombong dan superior. Saya merasakan besar di Jakarta, dan sewaktu saya di Purwokerto, oh ini toh rasanya jadi anak daerah! Inequality-nya benar-benar terjadi. Padahal, komunitas film di kota kecil juga bergerak. Kemarin bahkan saya ngomong sama salah satu panitia Ganffest ITB, “Anak Purwokerto, Purbalingga, they’re much more professional than you”, tapi mungkin karena baru pertama bikin ya.

Komunitas film di kota mana yang paling agresif?
Belakangan ini saya lihat yang giat adalah Purbalingga. Mulai dari produksi, nanti Mei mereka mau bikin Festival Film Purbalingga, lalu mereka punya pemutaran film bulanan. Itu Cinema Lover Community (CLV), pendirinya Bowo Leksono. Di luar Jakarta, selain Purbalingga, ada Surabaya, Malang cukup aktif, Jember juga lagi mau bikin festival. Di luar Jawa, ada juga Makasar. Sebenarnya cukup merata sih, terlepas dari keterbatasan, tapi yang berkembang bukan kota besar aja.

Bagaimana perkembangan film alternatif di Indonesia secara umum? Kalau dilihat dari sisi pembuatnya, masih sekadar hobi?
Mungkin 80% iya. Kalau bikin film itu hanya hobi, that’s an expensive hobby. Harusnya bisa diseriusi juga, biar terlihat kita sudah berjalan sejauh apa. Film alternatif sendiri akan berkembang seiring industrinya. Sebab, itu cerminnya. Kalau industri mainstream-nya tidak berkembang, film alternatif mungkin sulit berkembang juga. Memang kadang nggak fair, ada film alternatif punya potensi bagus, tapi karena masalah dana, akhirnya harus dikurangi kualitasnya. Berbeda dengan mainstream, filmnya kacrut, tapi karena ada uang, ya jalan. Itu yang berbenturan.

Perkembangan film alternatif sih kembang kempis. Tersengal-sengal. Nggak ada parameter untuk mengukur perkembangannya. Kita nggak punya data. Berapa sih jumlah penonton bioskop Indonesia? Data dari produser bisa berbeda dengan data dari bioskop. Produser fungsinya publikasi, misalnya bilang, penonton filmnya 2 juta orang. Tiba-tiba bioskop melaporkan 800 ribu orang. Nggak ada yang jujur, yang satu untuk kepentingan jualan, yang satu untuk menghindari mahalnya bayar pajak. Nggak ada data yang valid, lalu bagaimana kita bisa bikin demografi penonton, misalnya?

Katanya, “mainstream” pun belum bisa dijadikan acuan…
Betul, akhirnya film alternatif harus berjuang sendiri membuat cerminannya. Coba lihat saja bioskop, ya begitulah kacrutnya film Indonesia. Jangan bilang, filmnya Nia Dinata kan bagus..ya itu kan Nia sendiri. Kita nggak lagi menilai film per film. Kalau misalnya setahun ada 50 film, tetapi yang bagus cuma 2, itu kan gila.

Saya bikin The Marshall, ini juga nggak ada cerminnya. Belum ada distributor film independen yang serius. Walau ini juga masih coba-coba, tapi kami ingin serius. Lalu persoalan lainnya, berapa sih film pendek harusnya dihargai? Itu nggak ada template-nya. Untuk The Marshall sih, saya beli putus hanya untuk kompilasi. Saya tidak memegang rights-nya. Berapanya, rahasia perusahaan, hehehe.

Bagi-bagi tugas antara produksi dan distribusi sepertinya juga masih kurang. Orang lebih suka jadi pembuat film dibanding membuka ruang untuk distribusi?
Ya. Karena yang dominan adalah mental selebritas. Orang kalau terjun di film, kalau nggak pengen jadi sutradara, ya aktornya. Makanya, perlu banget makin banyak berdiri ruang-ruang yang bisa jadi tempat filmmaker nge-share karyanya. Tetapi, ruang sebenarnya bukannya nggak ada kok. Di Bandung, misalnya, kurang apa sih? Ada galeri, ruang alternatif, distro, banyak deh. Ruang aktualisasi diri ada kok, tapi kadang itu malah bikin kita jadi orang yang malas.

Penulis: Dewi Irma
Sumber: Pikiran Rakyat

Ganesha Film Festival 2008, Menggugat “Kultur Sinetron”

Kamis, 14 Februari 2008

SATU lagi festival film di Bandung muncul; Ganesha Film Festival (Ganffest). Festival film yang digelar oleh Liga Film Mahasiswa (LFM) ITB ini, menjadi penanda kembali berdetaknya kehidupan festival film alternatif di Bandung. Rangkaian acara di Kampus ITB itu dimulai dengan screening film-film official selection Ganffest 2008, 31 Januari-1 Februari, dan ditutup dengan malam penganugerahan pada 2 Februari lalu.

Sebanyak 98 film pendek termasuk video art masuk ke meja panitia penyelenggara. Karya-karya yang datang dari beberapa daerah, seperti Bandung, Jatinangor (Kab. Sumedang), Jakarta, Purbalingga, Yogyakarta, hingga Bali itu kemudian mengerucut menjadi 21 film pendek dan 4 video art, setelah melewati proses seleksi oleh dewan kurator yang terdiri dari belasan orang penggiat LFM ITB. Film-film yang lolos official selection kemudian dinilai oleh tiga juri, yakni, John de Rantau (sutradara film terbaik FFI 2006 “Denias, Senandung di Atas Awan”), Ariani Darmawan (programmer komunitas film Kineruku Bandung), dan Herry Hudrasyah (dosen komunikasi SBM ITB). Film-film dipilih berdasarkan kekuatan cerita, kualitas pemeran, kematangan teknik, dan konsep penyampaian visual.

Karya para peserta Ganffest terbilang beragam. Ada yang sekelas masih coba-coba, atau bermula dari tugas bikin film dari dosen. Ada juga yang sudah berpengalaman mengikuti beberapa festival, seperti festival film pendek Konfiden, kompetisi new media art tingkat ASEAN, atau beberapa festival film skala kecil. Kehadiran film-film itu hampir semuanya mendapat respons positif dari penonton, meski masih terlihat kekurangannya. Ada sekitar 50-an penonton yang hadir per pemutaran, yang dilanjutkan dengan diskusi bersama filmmaker-nya. Paling tidak, penonton bisa menikmati karya yang berbeda, di luar mainstream sinetron atau film bioskop besar yang tema dan ceritanya kerap dikritik tidak pernah mencerdaskan.

Kekurangan dalam karya-karya yang ada, misalnya, terlihat pada teknik penggarapan, akting pemeran yang belum pas dengan karakter cerita, segi editing, hingga penyutradaraan. Itu bisa dimaklumi, mengingat kebanyakan filmmaker indie, biasanya mengalami keterbatasan alat dan minim pengalaman. Namun, semangat para filmmaker muda untuk memproduksi film walaupun dengan modal nekat, merupakan angin segar yang mendukung iklim perfilman nasional.

Tercatat, ada 7 penghargaan yang dibagikan dalam malam penganugerahan Ganffest. Penghargaan Gajah Emas (film terbaik) untuk film “Sepeda” (2006) oleh Harvan Agustriansyah, Penghargaan Gading yang Tak Retak (film indie dengan teknis pembuatan terbaik) untuk film “Orde” (2007) oleh Harvan Agustriansyah, Penghargaan Spesial dari Juri untuk film “Yang Tercampakkan” (2007) oleh Irfan Kusmanjaya, Penghargaan Dalang Mumpuni (sutradara indie potensial) untuk Bowo Leksono lewat film “Peronika” (2004), Penghargaan Lakon Mumpuni (cast film indie terbaik) untuk Setyo Wibowo lewat film “Peronika”, Penghargaan Kang Jektor (film favorit penonton) untuk film “Teh Manis Panas” (2007) oleh Argin Hasta, dan Penghargaan Video Seni Mumpuni (video art terbaik) untuk “Young Tourist from The Near Countries” (2006) oleh Muhammad Akbar.

Malam penganugerahan digelar meriah dengan karpet merah. Konsep pembagian award juga berlangsung layaknya pagelaran acara Piala Oscar. Sekitar 100 orang hadir, termasuk para peserta asal luar kota. Mungkin, “kemewahan” pada puncak acara tersebut sesuatu yang kurang substansial. Namun, yang terpenting adalah bagaimana ajang semacam Ganffest ini bisa berjalan kontinu sebagai salah satu wadah unjuk karya para sineas muda. “Rencananya, ingin ada lagi Ganffest di tahun mendatang“, kata Agung Triyudanta, ketua panitia Ganffest pada Kampus.

Dituturkan Agung, motivasi penyelenggaraan Ganffest tak lain untuk mendukung perkembangan komunitas-komunitas film independen, yang juga disulut keprihatinan atas masih minimnya ajang penyaluran kreativitas mereka. “Festival-festival film di Bandung masih tidak konsisten. Sementara, kota lain seperti Jakarta, Surabaya, Malang sudah bergerak, kenapa Bandung nggak?“

Adhi Setyo, salah satu pegiat LFM ITB, mengatakan, proses penyelenggaraan Ganffest sendiri cukup melelahkan. Acara berbiaya sekitar Rp 20 juta itu belum menarik hati sponsor, sehingga mereka harus menggunakan dana mandiri yang didapat di antaranya dari usaha membuat karya visual komersial, seperti video profile perusahaan. Meskipun tidak mudah, mereka tetap bertekad Ganffest dan festival film lainnya harus tetap berjalan, sebagai salah satu solusi masalah klasik filmmaker indie, yaitu kemandegan distribusi karya.

Nasionalisme
Film-film yang masuk ke kantong dewan juri, sebenarnya, merupakan karya-karya yang jauh lebih baik dari karya-karya independen dua atau tiga tahun sebelumnya. Dari sisi teknis setiap karya sudah menguasai sinematografi yang tidak kalah hebat dari para seniornya. “Sekarang ada tema cinta, tetapi bukan sekedar dua orang manusia yang jatuh cinta saja. Tidak seperti sinetron kita umumnya“, ujar Ariani Darmawan, salah satu dewan juri.

Tema cinta yang ada dalam karya-karya di festival itu, telah berani mengeksplorasi pada simbol-simbol lain dari kehidupan. Misalnya, film berjudul “Oh! Mas Je…”. Pada film tersebut seorang laki-laki berusaha menjadi seseorang yang diidolakan kekasihnya. Uniknya, idola sang kekasih bukan artis sinetron tapi sosok Yesus.

Dari sekian banyak film yang menjadi perhatian dewan juri, banyak pula yang bertema nasionalisme. Ada film yang menerjemahkan istilah tersebut dalam konsep bendera merah putih, ada juga yang menerjemahkannya dalam cara pandang lain yang lebih menyentuh aspek keseharian.

Film “Merah Putih di Jam 7 Lewat 10″, sepertinya bisa menjadi pemenang untuk tema ini. Di dalam film tersebut terlihat perjuangan tiga anak SD yang mengejar waktu untuk mengikuti upacara bendera. Namun, dalam pandangan dewan juri, konsep itu sudah terlalu banyak dan tidak ada sesuatu yang baru.

Berbeda halnya dengan terjemahan dewan juri terhadap film “Sepeda”. Film ini menawarkan tema yang terkesan biasa, namun sebenarnya mengandung pesan yang cukup dalam. Potret kemiskinan dipadu dengan budaya konsumtif dalam tema film ini membuat dewan juri terkesan. Tetapi, yang paling membuat juri terkesan, rangkaian cerita dibuat runtut dan logis. “Kaya tema warna lokalnya dan di sini mereka bicara ikon modern yang bisa merusak tatanan tradisi“, ujar John.

Distribusi
Soal distribusi film alternatif seperti film pendek, T. Lintang dari Konfiden, mengatakan bahwa ruangnya masih sedikit. Sangat jarang di bioskop besar. Di sisi lain, meski ada ratusan film pendek pernah dibuat, namun biasanya sulit diketahui rimbanya. Di situlah perlunya lembaga-lembaga yang peduli pada pengarsipan materi. Konfiden kini memiliki sekitar 800 film pendek Indonesia periode 1999-2007 di perpustakaan filmnya. “Biar nggak hilang begitu aja“, kata Lintang, pada diskusi tentang distribusi dan ekshibisi Ganffest 2008 di Bioskop Kampus ITB, Jumat (1/2).

Itu baru dari segi pengarsipan untuk pendataan. Belum pendistribusian. Dimas Jayasrana, programmer film CCF Jakarta dan pengelola situs www.filmalternatif.org, menuturkan ada macam-macam skema distribusi film alternatif. Yang standar lewat hard copy, dalam bentuk DVD atau memberi hak tayang televisi.

Cara lainnya adalah mengikutsertakan karya pada berbagai festival atau screening. Namun, menurut Dimas, sebenarnya saat ini medium distribusi karya bisa diciptakan sendiri. Hal itu terbantu oleh kehadiran internet sebagai raja promosi dan distribusi secara do it yourself. “Bisa dengan masukin karya di situs Youtube atau, bikin situs sendiri.“

Secara umum, memang, masih belum ada skema pendistribusian film alternatif yang ajeg. Apalagi, menrut Dimas, industri film jalur mainstream juga belum memiliki bentuk ideal, sehingga film alternatif masih mencari acuan. “Tetapi yang pertama harus dijawab oleh filmmaker adalah untuk apa dan siapa ia membuat karyanya. Distribusi bukan selalu artinya menjual, tapi yang terpenting karyanya sampai ke publik untuk diapresiasi atau dapat kritik dan masukan“, kata Dimas.

Bagi Dimas, perkembangan film alternatif di Indonesia, dalam hal ini film pendek, bisa tidak ke mana-mana, jika para filmmaker-nya tidak beranjak dari fase sekadar hobi ke arah yang lebih serius lagi. Kesempatan untuk berkembang harus selalu diciptakan, termasuk oleh filmmaker sendiri. “Masuklah ke jaringan, jangan malu nge-share karya, dan yang jelas, bikin film aja, nggak usah mikirin bagus atau nggak, bikin aja dulu“, kata Dimas.

Penulis: Dewi Irma & Agus Rakasiwi
Sumber: Kampus Pikiran Rakyat

Industri Kreatif Berkembang Pesat

Senin, 13 Agustus 2007

Industri kreatif di Bandung berkembang relatif pesat dibandingkan dengan kota-kota lain, khususnya produk fashion. Kreativitas produk fashion yang dipasarkan mampu sejajar dengan merek dari luar negeri. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat Agus Gustiar, Minggu (12/8) di Bandung, mengatakan, hasil penelitian British Council, Bandung memiliki semua syarat untuk mengembangkan industri kreatif, baik dari sumber daya manusia maupun keragaman budayanya.

“Perkembangan industri kreatif di Bandung sangat dipengaruhi unsur seni, desain, pengetahuan, dan intelektual pelakunya. Industri kreatif fashion ini sudah menjadi ikon Kota Bandung“, ujar Agus.

Menurut Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Departemen Perindustrian Sakri Widhianto, Kota Bandung menjadi pelopor dalam industri produk fashion di Indonesia. Industri kreatif fashion di Bandung sudah sejak tahun 1970-an. Kekuatan utama industri kreatif adalah desain, keragaman bahan baku, kekhususan merek, dan keunikan produk.

Saat itu produknya berupa kaus dengan ragam warna yang berani. Namun, tahun 1980-an terjadi penurunan produktivitas. Selanjutnya mulai pertengahan tahun 1990-an, industri kreatif muncul kembali dengan desain dan kreativitas produk yang lebih beragam dan berkualitas.

Sakri menambahkan, saat ini jumlah distribution store (distro) dan clothing di Indonesia sudah mencapai 750 unit, 300 unit di antaranya di Bandung. Padahal, kurang dari 10 tahun lalu jumlahnya hanya enam unit usaha. Oleh sebab itu, pemerintah serius menanggapi pengembangan industri kreatif fashion yang umumnya dimotori wirausaha muda berusia 20-30 tahun.

Salah satunya dengan pembinaan agar mampu menembus pasar ekspor. “Diupayakan agar produk distro bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri, dan memiliki peluang ekspor“, kata Sakri, saat membuka Kick Fest, Jumat.

Dalam pembukaan Kick Fest, Gubernur Jabar Danny Setiawan mengatakan, Bandung merupakan salah satu kota yang mampu membangun dan mengembangkan usaha dan industri fashion. Hal itu didukung keberadaan industri tekstil dan ritel distribusinya, yaitu distro dan factory outlet (FO).

Mengenai peluang ekspor, menurut Ketua Kamar Dagang Industri Indonesia (Kadin) Jabar Iwan Dermawan Hanafi, produk fashion asal Bandung dan kota lainnya bisa menembus pasar ekspor. Terlebih, apabila pameran bisa digelar rutin dan mengundang pembeli dari negara lain. Peluang pasar ekspor adalah Asia, bahkan ke Eropa.

Oleh karena itu, Iwan menambahkan, fasilitas yang perlu disediakan pemerintah daerah dan pusat adalah promosi dan menyelenggarakan pameran khusus produk fashion kreatif secara rutin.

Agus menambahkan, merek-merek clothing asal Bandung sudah banyak dilirik konsumen luar negeri. Karena itu, semua pihak, baik pemerintah maupun pelaku industri kreatif fashion di Bandung, perlu terus mempromosikannya.

Dari hasil pameran Kick Fest yang diselenggarakan tiga hari, Ketua Kick Fest Fiki Chikara Satari mengatakan, animo masyarakat sangat besar. Terbukti, pengunjung mencapai 300.000 orang, dengan total omzet dari 107 stan mencapai Rp 3 miliar. “Rata-rata, setiap stan omzetnya Rp 10 juta-Rp 40 juta per hari. Nilai Rp 3 miliar itu bisa lebih besar“, ujar Fiki. (THT)

Sumber: Kompas